Program sejuta rumah indonesia

Backlog atau kekurangan hunian memang menjadi persoalan serius di negri ini. jumlahnya terus meningkat seiring pergantian tahun, pada tahun 2015, merujuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Bappenas), Backlog perumahan di Indonesia menyentuh angka 13,5 juta unit. Tentu ini bukan angka yang kecil jika dinominalkan menjadi rupiah.

Persoalan backlog memang klasik dan masih menjadi pekerjaan rumah berat bagi pemerintah indonesia. publik tentu masih ingat betul ketika kementrian perumahan rakyat masih berdiri sendiri dan dipimpin oleh Djan Farid, yang pada waktu itu sempat memberhentikan sementara waktu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Akibatnya, optimisme terhadap pengurangan backlog seperti menemui jalan buntu.

Namun, berbagai upaya terus dilakukan untuk menemukan formula yang paling ampuh guna menanggulangi masalah ini. Kini kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pemerintah meluncurkan program sejuta rumah. Melalui program ini, sesuai degan Peraturan Presiden No.2 tahun 2015, pemerintah berencana mengurangi volume backlog dengan target 6,8 juta unit pada tahun 2019. "artinya, pemerintah bakal menyiapkan 6,7 juta unit agar angka tersebut bisa menurun," kata Syarif Burhanunddin, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Kami siapkan rumah-rumah tersebut sebagai bagian dari program strategi nasional agar masyarakat Indonesia bisa memiliki hunian," lanjut Syarif. Pemerintah, imbuhnya sadar betul akan kondisi riil di lapangan terkait kebutuhan rumah yang terus melonjak. Fakta di lapangan menyebutkan bahwa harusnya tiap tahun ada supply rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 800.000 unit, namun sampai saat ini kontribusinya baru sebatas 400.000 unit. Pemerintah bersama swasta (pengembang) dan masyarakat harus bersatu padu membantu merumahkan rakyat yang kurang mampu. dibutuhkan akselerasi dan percepatan agar angka backlog tidak terus semakin tinggi.

Kehadiran program sejuta rumah ini sejatinya memang dikhususkan bagi rakyat yang memiliki penghasilan rata-rata dibawah 2 juta tiap bulan. Tentunya tidak berlaku bagi masyarakat yang berpenghasilan Rp. 7 juta tiap bulan yang jumlahnya sekitar 7% dari total penduduk indonesia. Bagi Syarif, masyarakat yang 7% itu secara tidak terkena intervensi pemerintah, melainkan diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah tidak menyentuh area tersebut, urainya.

 

Program 1-5-20

Bagaimana dengan komunitas MBR sendiri? menjawab hal tersebut Syarif merinci solusi ang dirancang pemerintah guna menstimulus masyarakat memiliki rumah.

ada dua tahapan untuk membel rumah. Pertama, tahapan uang muka, dimana calon konsumen harus menyerahkan uang cash untuk syarat mendapatkan rumah yang besaranya ditetapkan beberapa persen. dalam peraturan terdahulu, kata Syarif, uang muka harus sebesar 5%-10%. Belum lagi ditambah dengan uang pengurusan sertifikat, BPHTB, dan lain sebagainya sehingga biaya yang dikeluarkan mencapai 20% "Sudah barang tentu itu terasa berat bagi MBR", Katanya.

Oleh karena itu, pemerintah kemudian berencana meringankan persoalan tersebut dengan menekan biaya uang muka menjadi 1%. Harapanya, agar MBR tidak terlalu berat untuk memiliki rumah.

Yang kedua, masalah angsuran. kesulitan saat mencicil juga merupakan persoal yang kerap melanda masayarakat. bunga KPR yang sekitar 7,5% pertahun akan diturunkan pemerintah menjadi 5% dengan tenor masa angsuran menjadi 20 tahun. Nantinya, skema yang berlaku untuk Program Sejuta Rumah ini adalah 1-5-20. Rincianya : 1% untuk biaya uang muka, 5% untuk bunga KPR, dan 20 tahun masa cicilan.

Pemerintah berharap masayarakat berpenghasilan rendah dengan pendapatan maksimal 2 juta perbulan bisa mendapatkan fasilitas yang mudah dan memadai. Tampaknya pemerintah fokus dan serius berupaya mengurangi backlog. "kedepanya kami akan terus menyosialisasikan skema ini agar masyarakat Indonesia bisa tinggal di tempat yang layak huni dan ideal,"

Program sejuta rumah memang bertujuan memperjuangkan kepentingan rakyat. keputusan ini harus berfungsi menjadi solusi agar tidak mengubur impian rakyat dalam memperoleh hunian layak.

 

Sumber: Property-in, edisi 10 - oktober 2015, diolah heksagonal.com