AJUKAN KPR DENGAN BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kini menawarkan kemudahan bagi anggotanya dalam memperoleh hunian. Program bantuan rumah ini sebenarnya sudah digencarkan sejak beberapa tahun belakangan lewat Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerja Sama Bank (PUMP-BK).
Program ini merupakan salah satu program dari Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang dibuat oleh Jamsostek guna memfasilitasi kebutuhan perumahan melalui fasilitas KPR. Setelah Jamsostek berganti nama menjadi BPJS, PUMP-KB resmi digantikan dengan Pinjaman Perumahan Pekerja Kerja Sama Bank (PPKB). Terhitung sejak 30 Juni 2015, sosialisasi PPKB sudah mulai gencar dilakukan.

APA ITU PPKB?
Menurut penjelasan Ari, customer service BPJS Ketenagakerjaan yang bertugas di area Property Expo 2016 lalu, PPKB merupakan program kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Bank Tabungan Negara (BTN) guna membantu peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam mendapatkan hunian. Bantuan dana yang diberikan PPKB antara lain Kredit Konstruksi (KK), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Pinjaman Uang Muka (PUM).
Ari menjelaskan untuk mendapatkan dana bantuan tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, misalnya peserta BPJS Ketenagakerjaan harus sudah terdaftar min. 1 tahun, rumah yang akan dibeli merupakan rumah pertama, harga maks. rumah Rp500 juta, dan sebagainya. Pengajuan kredit nantinya dilakukan di kantor cabang BTN terdekat dengan membawa persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Syarat administrasi yang diajukan sama halnya seperti mengajukan KPR pada umumnya.

KEUNGGULAN PPKB
PPKB memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan bank penyedia pinjaman KPR. Salah satu keunggulan PPKB terletak pada tingkat suku bunganya. Untuk rumah non subsidi, suku bunga KPR mengacu pada suku bunga Bank Indonesia yang kemudian ditambahkan 3%, sedangkan untuk rumah subsidi suku bunga KPRnya menyesuaikan dengan peraturan pemerintah, yakni 5% selama angsuran berlangsung. Berbeda dengan PUM, program bantuan uang muka ini hanya berlaku untuk rumah subsidi dengan tingkat suku bunga BI 3%. Untuk rumah non subsidi, fasilitas PUM tidak berlaku.
seperti halnya mengajukan KPR ke bank pada umumnya, bila anda ingin membeli rumah subsidi, maka maksimal pendapatan setiap bulannya adalah Rp4juta, bila lebih dari nominal itu maka Anda diwajibkan untuk membeli rumah non subsidi. Program BPJS Ketenagakerjaan ini dilakukan guna membantu pemerintah dalam mencapai target program 1 Juta rumah.

SUKU BUNGA BPJS KETENAGAKERJAAN
- Suku bunga PUM dan KPR = BI Rate + 3%
- Suku bunga kredit konstruksi = BI Rate + 4%
SYARAT PENGAJUAN PUM DAN KPR BJS KETENAGAKERJAAN
1. Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan min. 1 tahun.
2. Tergabung dalam sebuah perusahaan yang tertib administrasi kepesertaan dan iuran.
3. Bukan Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) Upah, Tenaga Kerja dan Program (JHT, JKK, JK)
4. Merupakan rumah pertama
5. Harga rumah maks. Rp500 juta.
6. Membawa kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.
7. Maksimal cicilan 20 tahun untuk KPR, dan 15 tahun untuk PUM.
8. Peserta yang istri atau suaminya menjadi peserta hanya diperbolehkan mengajukan 1 KPR.

PROSEDUR PENGAJUAN PPKB
1. Peserta mengajukan kredit ke BTN dengan membawa kelengkapan dokumen yang diminta. Kemudian bank akan melakukan verifikasi awal.
2. Kantor cabang bank penyalur akan mengirimkan surat permohonan kredit untuk dilakukan verifikasi kepesertaan ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.
3. Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan akan memverifikasi data peserta dan mengirimkan formulir persetujuan ke kantor bank penyalur.
4. Peserta BPJS sudah dapat KPR, PUM, atau kredit konstruksi.

20/03/16